Pemolisian di era demokrasi bertumpu pada upaya untuk meraih kepercayaan publik selaku pemegang kekuasaan tertinggi negara. Hal tersebut diwujudkan antara lain dengan penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap nilai-nilai HAM, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Selain itu, pemolisian di era demokrasi juga diwujudkan dengan adanya jaminan keamanan dalam penyelenggaraan berbagai agenda demokrasi, seperti penyampaian pendapat dimuka umum, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta jaminan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan langsung oleh publik guna memilih Kepala Daerah, Anggota Legislatif, serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI.
Pemilihan Umum dapat dikatakan sebagai penanda utama demokrasi (the hallmark of democracy), karena masyarakat diajak untuk ikut serta menentukan pemimpinnya pada periode mendatang.
Dalam kaitan tersebut, bangsa Indonesia akan kembali menyelenggarakan pesta demokrasi Pemilu tahun 2019 yang tahapannya tengah berlangsung saat ini.
Pemilu tahun 2019 memiliki kompleksitas kerawanan dan karakteristik yang khas, karena untuk pertama kalinya Pileg dan Pilpres akan dilaksanakan secara serentak dengan ambang batas parlemen parliamentary threshold sebesar 4%.
Kondisi ini akan menuntut pada adanya upaya maksimal dari masing-masing partai politik dalam berkompetisi secara ketat untuk meraih suara sebanyak-banyaknya. Tidak hanya untuk memenangkan Pileg dan Pilpres, namun juga agar bisa tetap bertahan/survive.
Dalam kacamata kamtibmas, peningkatan intensitas kegiatan politik ini tentunya dapat memunculkan potensi kerawanan di bidang keamanan, di antaranya yang cukup menjadi perhatian bagi Polri adalah pemanfaatan politik identitas, penyebaran isu-isu yang dapat memecah belah persatuan bangsa, serta penyebaran hoax dan hate speech, yang berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah - tengah kehidupan bermasyarakat.
Untuk itu Polri dibantu dengan unsur TNI dan stakeholders terkait lainnya akan menggelar operasi kepolisian terpusat dengan sandi “Mantap Brata 2018”, yang dilaksanakan selama 397 hari, terhitung mulai tanggal 20 September 2018 sampai dengan 21 Oktober 2019, di seluruh wilayah Indonesia dengan melibatkan 272.886 personel Polri.
Operasi ini diselenggarakan dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif, yang didukung kegiatan intelijen, penegakan hukum, kuratif, dan rehabilitasi melalui penggelaran fungsi fungsi kepolisian dalam bentuk Satuan Tugas Tingkat Pusat, Tingkat Daerah, dan Tingkat Polres.
Polri berkomitmen untuk terus bekerja keras guna menjamin penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 agar dapat berjalan dengan aman, lancar, dan damai. Berbagai potensi kerawanan telah dipetakan untuk dilakukan upaya penanganan secara profesional dan berkelanjutan.
Selain itu, keberhasilan Polri, TNI, dan seluruh elemen dalam pengamanan Pemilu tahun 2014, serta Pilkada Serentak tahun 2015, 2017, dan 2018, menjadi salah satu referensi penting dalam pengamanan pemilu 2018.
Menjelang pelaksanaan Pemilu 2019, Polres Ketapang pada Rabu (19/9) melaksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Mantab Brata Kapuas 2018. Apel dipimpin langsung oleh Kapolres Ketapang, AKBP Yury Nurhidayat, S.I.K., M.H.
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Ketapang, Ketua DPRD Ketapang, Sekda Ketapang, Perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu 2018 serta beberapa tamu undangan.
"Perkuat soliditas dan sinergisitas TNI dan Polri guna mewujudkan Pemilu yang aman, lancar, dan damai. Jaga netralitas Polri dan TNI, serta hindari tindakan yang dapat mencederai netralitas TNI dan Polri dalam penyelenggaraan setiap tahapan Pemilu" ujar Kapolres Ketapang membacakan amanat Kapolri.
Kegiatan dilanjutkan dengan Simulasi sistem pengamanan kota. Dimana simulasi dimulai dari proses pencoblosan di TPS, penghitungan suara hingga akhir rangkaian pemilu berlangsung.
Dan kericuhan pun dimulai ketika salah satu saksi paslon tidak terima dengan hasil penghitungan suara. Kemudian massa salah satu paslon tersebut melakukan orasi di kantor KPU Kabupaten Ketapang.
Kericuhan pun tidak dapat dihindari. Masa hampir menduduki kantor KPU. Tetapi tim Dalmas awal dan Negosiator mencoba meredam situasi dengan menurunkan Negosiator dari Polwan Polres Ketapang. Tetapi masa semakin beringas karena merasa tuntutan mereka tidak bisa dipenuhi.
Kemudian Polres Ketapang bersama Sat Pol PP Ketapang menurunkan tim Dalmas lanjutan untuk meredam situasi. Hingga tim mobil water canon dan tim Raimas dari Brimob diturunkan untuk mengurai massa yang semakin anarkis.
Beberapa orang provokator penyebab kericuhan juga berhasil di amankan oleh anggota Polres Ketapang. Dan selanjutnya dibawa ke Mapolres Ketapang untuk ditindak sesuai hukum yang berlaku.
Kemudian masa yang merasa terdesak membubarkan diri.
Itulah beberapa rangkaian kegiatan simulasi Sispamkota yang digelar oleh Polres Ketapang di halaman Kantor Bupati Ketapang. Rangkaian kegiatan berlangsung lancar dan di dukung oleh seluruh Forkopimda Ketapang, TNI, dan seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang.
(Firman/hmsresktp)
